Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebuah momen penting dalam sejarah politik Indonesia, ini merupakan titik balik dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa itu. Dekrit ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dan berisi tentang pembubaran Konstituante yang saat itu tidak mampu menyelesaikan tugasnya untuk membuat UUD baru. Dekrit ini juga mengembalikan kekuasaan kepada UUD 1945 dan membuka jalan bagi Soekarno untuk melaksanakan konsep pemerintahannya, yaitu Demokrasi Terpimpin.
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadi perombakan besar-besaran dalam kabinet pemerintahan. Kabinet yang terbentuk pasca dekrit ini dikenal sebagai Kabinet Kerja I.
Kabinet Kerja I
Kabinet Kerja I diumumkan dan dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 9 Juli 1959, empat hari setelah pengumuman Dekrit Presiden. Kabinet ini terdiri dari Soekarno sebagai presiden dan mandataris kabinet, juga beberapa menteri lain dari berbagai latar belakang partai dan juga profesional.
Kabinet ini meliputi beberapa posisi penting seperti:
- Wakil Perdana Menteri: Djuanda
- Menteri Luar Negeri: Subandrio
- Menteri Dalam Negeri: Soemarno Sosroatmodjo
- Menteri Pertahanan dan Keamanan: Abdul Haris Nasution
- Menteri Penerangan: Maladi
- Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan: Prijono
- Menteri Kesehatan: Dr. Johanes Leimena
Salah satu tugas utama dari Kabinet Kerja I adalah untuk memastikan transisi mulus dari sistem parlementer sebelumnya ke bentuk baru Demokrasi Terpimpin. Kabinet ini juga bertugas untuk menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pengaruh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Terhadap Kabinet
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberi momentum pada Presiden Soekarno untuk melakukan reorganisasi kabinet dan mengefektifkan struktur pemerintahan sesuai dengan visinya. Semua ini dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas dan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kabinet Kerja I ini bekerja dalam lingkungan politik yang diperintah oleh dekrit dan Demokrasi Terpimpin. Dalam lingkungan ini, kabinet memiliki ruang lingkup kerja yang lebih besar dan autonomi untuk menangani berbagai masalah, terutama yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial.
Kesimpulan
Penandatanganan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menuju perubahan signifikan dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Kerja I yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kabinet kerja ini membuka jalan baru dalam perjalanan politik Indonesia dan menciptakan langkah-langkah penting untuk pembangunan nasional.
