Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu bentuk pemerintahan dimana eksekutif lahir dari dan bertanggung jawab kepada legislature (parlemen), dan merupakan penghubung antara legislatif dan eksekutif. Dengan kata lain, kepala pemerintahan adalah anggota dari parlemen. Negara yang paling sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan ini adalah Inggris.
Inggris Dan Sistem Pemerintahan Parlementernya
Inggris dikenal sebagai tempat lahirnya sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini memiliki struktur yang unik dan telah diperkenalkan dan dipraktekkan dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Dalam sistem parlementer Inggris, Ratu atau Raja adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Ada sistem checks and balances antara kedua bagian ini, tetapi Perdana Menteri memiliki kekuatan utama.
Struktur Pemerintahan Parlementer
Di Inggris, Parlemen terdiri dari dua bagian: Dewan Rakyat (House of Commons) dan Dewan Bangsawan (House of Lords). Anggota Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Sedangkan anggota Dewan Bangsawan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Mereka bisa mendapatkan posisi berdasarkan warisan atau penunjukan oleh monarki atau Perdana Menteri.
Perdana Menteri dan Kabinetnya (sekumpulan menteri yang mengawasi berbagai departemen pemerintahan) adalah anggota Dewan Rakyat. Mereka bertanggung jawab untuk membuat dan menjalankan kebijakan pemerintah. Meskipun Ratu atau Raja memiliki peran nominal dalam membuat kebijakan, peran mereka sebagian besar adalah ceremonial. Kebijakan aktual ditentukan oleh Perdana Menteri dan Kabinetnya.
Penerapan Pemerintahan Parlementer
Sebagai bentuk pemerintahan, sistem parlementer memiliki beberapa kelebihan. Misalnya, dapat menciptakan sistem checks and balances antara berbagi bagian pemerintahan. Selain itu, mengizinkan pembentukan pemerintahan yang kuat dari mayoritas partai atau koalisi di parlemen.
Namun, tentu saja ada juga kelemahan dari sistem parlementer. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas dan penindasan terhadap kelompok minoritas.
Penutup
Inggris adalah contoh dari negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Ini memungkinkan untuk adanya pengendalian dan pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Meski memiliki kelemahan, sistem ini tetap menjadi pilihan banyak negara di dunia.
