Orde Baru merupakan sebuah era dalam sejarah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun (1966-1998). Walaupun fase ini secara teknis dianggap sebagai periode demokrasi Pancasila, terdapat banyak penyimpangan yang terjadi pada praktiknya di lapangan. Berbagai faktor mempengaruhi penyimpangan ini, yang terbagi menjadi permasalahan struktural, sikap otoriter pemerintah, serta manipulasi politik yang terjadi.
Permasalahan Struktural
Era Orde Baru mengalami permasalahan struktural yang signifikan. Konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dan keluarganya menghambat pengembangan demokrasi Pancasila. Pendekatan yang sangat otoriter dan sentralistik pada hampir setiap aspek pemerintahan membatasi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, sistem pemerintahan yang koruptif dan tidak transparan membuat masyarakat kurang memiliki kepercayaan terhadap pemerintah.
Sikap Otoriter Pemerintah
Presiden Soeharto dengan tegas membatasi kebebasan berpendapat dan mengendalikan media massa. Upaya pemerintah untuk membungkam kritik dan oposisi berarti bahwa demokrasi Pancasila tidak diimplementasikan dalam arti sebenarnya. Pemilihan umum (Pemilu) seringkali diatur sedemikian rupa sehingga partai penguasa, Golkar, selalu menang. Praktik-praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Manipulasi Politik
Pemerintahan Orde Baru secara sistematis menggunakan teknik manipulasi politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Teknik ini berkisar dari pembungkaman oposisi politik, penggunaan propaganda melalui media massa untuk mendistorsi informasi, dan penyalahgunaan hukum dan kekuasaan militer untuk memberantas pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pada akhirnya, demokrasi Pancasila menjadi korban karena prinsipnya yang kuat tentang demokrasi dan keadilan sosial tidak dihargai atau diimplementasikan dengan baik.
Kesimpulan
Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru mengalami banyak penyimpangan. Faktor penyebab utamanya adalah permasalahan struktural di dalam pemerintahan, sikap otoriter pemerintah, dan juga manipulasi politik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada akhirnya, penyimpangan ini menyebabkan demokrasi Pancasila, yang seharusnya menjadi pilar penting dari pemerintahan Indonesia, tidak dapat diimplementasikan dengan baik.
