Dalam sistem pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, prinsip dari adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah sangatlah krusial untuk diterapkan. Prinsip ini sangat penting guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas dalam pemerintahan, serta untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.
Prinsip kontrol yang dimaksud bukanlah diartikan sebagai pembatasan dalam mengambil keputusan, namun merupakan suatu mekanisme pengawasan dari berbagai pihak – baik internal maupun eksternal, termasuk dari masyarakat itu sendiri, terhadap jalannya roda pemerintahan.
Salah satu bentuk kontrol atas keputusan pemerintah adalah sistem ‘checks and balances' atau sistem pengawasan dan keseimbangan antar cabang pemerintahan. Sistem ini adalah bagian integral dari banyak sistem pemerintahan demokratis, di mana keputusan eksekutif, legislatif, dan yudisial saling memeriksa dan menyeimbangkan. Prinsip ini dirancang agar tidak ada satu cabang pemerintahan pun yang dapat memonopoli kekuasaan dan membuat keputusan semata-mata berdasarkan keinginannya sendiri.
Selain itu, kontrol dan kendali juga dapat diterapkan melalui mekanisme audit independen dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Baik melalui publikasi rutin tentang keputusan yang telah diambil, pengumuman tentang kebijakan yang sedang direncanakan, maupun penyediaan platform bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif.
Dengan demikian, kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah selalu bekerja untuk kepentingan terbaik masyarakat. Penerapan prinsip ini dalam sistem pemerintahan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil bersifat adil dan transparan, tanpa membawa dampak negatif pada masyarakat yang diwakilinya.
