Pemerintahan berfungsi sebagai suatu mekanisme pengatur yang mengendalikan suatu wilayah atau negara. Dalam berbagai bentuk dan model pemerintahan, ada satu jenis tertentu yang dipegang oleh satu sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum. Istilah untuk bentuk pemerintahan ini adalah “Meritokrasi.”
Meritokrasi
Merriam-Webster mendefinisikan Meritokrasi sebagai “sebuah sistem, organisasi, atau masyarakat di mana orang-orang dipilih dan dipromosikan berdasarkan bakat dan kemampuan mereka, bukan karena kekayaan atau status sosial mereka.” Konseptualisasi modern dari Meritokrasi muncul pada abad ke-20, dan kata itu sendiri berasal dari kombinasi kata Latin “meritus” yang berarti “layak,” dan “kratos” dari Yunani yang berarti “kuasa.”
Dalam konteks pemerintahan, Meritokrasi berarti bahwa posisi pemerintahan diberikan kepada individu yang paling berkualitas. Di sini, sekelompok cendekiawan—mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan—dapat memegang kekuasaan demi kepentingan umum. Meritokrasi berusaha untuk menjamin keadilan dan efisiensi dalam sistem pemerintahan, dengan keyakinan bahwa orang yang paling cakap dan berbakat harus diberi tanggung jawab untuk memimpin.
Aplikasi Meritokrasi
Salah satu contoh penerapan sistem Meritokrasi di dunia nyata adalah Singapura. Dengan sistem pendidikan yang konkret, kualitas pendidikan, dan penilaian yang adil, pemerintah Singapura berusaha mengidentifikasi dan membina individu berbakat dari usia muda, tidak peduli latar belakang sosioekonomi mereka.
Keuntungan dan Kerugian Meritokrasi
Merupakan sebuah sistem yang adil dan objektif pada dasarnya, Meritokrasi memiliki sejumlah keuntungan, termasuk efisiensi dalam pengambilan keputusan, penghargaan atas kinerja dan bakat, dan peningkatan motivasi dan inovasi. Namun, juga ada kerugian, seperti penekanan yang berlebihan pada kompetisi, potensi untuk mengabaikan nilai-nilai lain seperti empati dan kerjasama, serta kemungkinan penguatan ketidaksetaraan sosial jika akses ke pendidikan dan peluang tidak merata.
Kesimpulannya, Meritokrasi, sebagai sistem di mana satu sekelompok cendekiawan memegang kekuasaan demi kepentingan umum, memiliki potensi untuk membangun pemerintahan yang efisien dan adil. Namun, penting juga untuk waspada terhadap potensi kerugian dan berusaha menciptakan kondisi yang mendukung kesempatan yang sama untuk semua individu dalam masyarakat.
