Tutup
News

Dalam Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Terjadi Pelanggaran Terhadap UUD 1945, Diantaranya Adalah …

×

Dalam Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Terjadi Pelanggaran Terhadap UUD 1945, Diantaranya Adalah …

Sebarkan artikel ini
Domain Java (1)
Domain Java (1)

Pelaksanaan demokrasi merupakakan hal yang sangat penting. Jika dilaksanakan dengan benar, demokrasi dapat memberikan hak dan kebebasan kepada warganegara, serta menjamin adanya keadilan dan kesetaraan. Demokrasi Terpimpin, salah satu bentuk demokrasi yang pernah ada di Indonesia, sayangnya justru menunjukkan beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Apa Itu Demokrasi Terpimpin?

Menurut konsep yang dicanangkan Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin adalah bentuk dimana rakyat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perwakilan. Konsep ini diperkenalkan dalam rangka membangun stabilitas politik dan perekonomian Indonesia pasca-Konstituante.

Iklan
Baca Juga :   Pada Hari Akhir Nanti Ummat Manusia Akan Ditimbang Segala Amal Perbuatannya Pada Waktu Hidup Di Dunia, Yang Berat Timbangan Kebaikannya Akan Mendapat Penghidupan yang Menyenangkan dan Yang Ringan Timbangan Kebaikannya Akan Dimasukkan ke Dalam Neraka Hawiah. Peristiwa Tersebut Dinamakan…

Pelanggaran Terhadap

Namun, dalam pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin menunjukkan beberapa pelanggaran terhadap . Berikut beberapa di antaranya:

1. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 27 dinyatakan bahwa “segala warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pada era demokrasi terpimpin, banyak terjadi pencemaran hak-hak warga negara ini, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat.

Baca Juga :   Peristiwa Penguapan Air Laut yang Terpapar Sinar Matahari Menjadi Gas

2. Penindasan Terhadap Kritik dan Kebebasan Berpendapat

Pasal 28 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dalam era demokrasi terpimpin, banyak kasus penindasan terhadap kritik dan kebebasan berpendapat. Hal ini merusak citra demokrasi itu sendiri.

3. Menonjolkan Pemimpin Sebagai Otoriter dan Mengesampingkan Prinsip Demokrasi

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dalam demokrasi terpimpin, pemerintah berada di tangan satu orang, di mana pemimpin berfungsi sebagai simbol kekuasaan yang mengontrol semua kebijakan, sehingga menyimpang dari prinsip demokrasi.

Baca Juga :   Bagaimana Cara Berzikir Sesuai dengan Ketentuan?

Pelanggaran ini menggarisbawahi pentingnya penerapan demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi sejati harus menjamin hak dan kebebasan rakyatnya, serta menjunjung tinggi hukum dan peraturan. Sehingga, dengan studi kasus demokrasi terpimpin ini, bisa menjadi pembelajaran agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap UUD 1945.