Sebagai negara hukum, Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam membangun struktur sosial yang adil. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencapai keselarasan antar peraturan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah mencapai keselarasan tersebut.
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Harmonisasi adalah proses penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencapai kesepakatan bersama dan konsistensi di antara semua undang-undang dan peraturan yang ada. Dalam kerangka hukum Indonesia, harmonisasi berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada peraturan yang bertentangan antara satu sama lain.
Mekanisme Penyusunan Peraturan
Pemerintah Indonesia memiliki mekanisme khusus dalam melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari proses perencanaan, penyiapan naskah akademik, diskusi antar instansi pemerintah, dan akhirnya ratifikasi oleh badan legislatif. Proses ini diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan peraturan yang serasi dan sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi.
Lembaga Legislasi
Lembaga yang bernama Lembaga Legislasi (Baleg) pada level Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat regional merupakan bagian penting dalam proses harmonisasi. Lembaga ini bertugas mengevaluasi, merancang, dan memberi nasihat tentang peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Mereka memastikan bahwa semua peraturan baru yang diusulkan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada.
Evaluasi dan Pengawasan
Melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ombudsman Republik Indonesia, pemerintah mengawasi implementasi dan interpretasi peraturan perundang-undangan. Mereka melakukan evaluasi dan peninjauan berkala untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dijalankan dengan baik dan tidak ada ketidaksesuaian, serta menangani masalah dan keluhan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.
Pembatalan Peraturan oleh Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan ini, peraturan perundang-undangan dapat dipastikan selaras sudah sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pembatalan ini bisa diajukan oleh siapa saja yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut.
Pemerintah Indonesia dengan berbagai mekanisme dan lembaga ini berusaha untuk mencapai keselarasan antar peraturan perundang-undangan. Menjaga integritas hukum adalah tugas yang penting dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam proses legislatif.
