Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Intinya Dilandasi Sila Pancasila Khususnya Sila ke

Pelaksanaan demokrasi Pancasila memiliki kualitas unik dan menonjol, saat dibandingkan dengan demokrasi lainnya, karena mengambil ajaran Pancasila sebagai dasar intrinsik untuk penyempurnaan prinsip-prinsip demokratik. Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, menyediakan landasan ideologis untuk politik yang inklusif, berkeadilan, dan berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Sila-sila dalam Pancasila menjadi panduan dalam implementasi demokrasi Pancasila, dengan penekanan tertentu pada sila kelima, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Baca Juga :   Kerja Sama Antara Pemerintah dan Swasta Diperlukan dalam Upaya Mendorong Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Oleh Karena Itu, Kebijakan yang Dikeluarkan Pemerintah Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha

Pelaksanaan dan Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila mencakup beberapa pendekatan demokratis seperti demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi deliberatif, tetapi mencampur dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan model yang secara unik Indonesia.

Nilai-nilai sila Pancasila menjadi prinsip penting yang dipertimbangkan dalam penerapan demokrasi Pancasila. Ke-lima sila Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia membantu menciptakan yang mendukung pelaksanaan demokrasi yang adil dan berkeadilan sosial.

Baca Juga :   Apa Dampak Ketika Menyajikan Teks Prosedur Secara Tertulis Tidak Memperhatikan Strukturnya?

Pengaruh Sila Kelima Pancasila dalam Demokrasi Pancasila

Pancasila sila kelima, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Sila ini secara spesifik memanggil pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu suatu kondisi masyarakat yang merata dalam segala hal termasuk hukum, perekonomian, politik dan sosial budaya.

Baca Juga :   Pelanggaran Apa yang Dilakukan oleh Kaum Kafir Quraisy terhadap Perjanjian Hudaibiyah

Hak dan tanggung jawab setiap warga negara diatur dan dijamin oleh hukum, dan masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Ide ini mengakar kuat dalam demokrasi Pancasila, menciptakan suatu politik yang menekankan keadilan sosial dan partisipasi publik.

Kesimpulan

Demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebuah konsep sila kelima Pancasila, implementasi demokrasi Pancasila melibatkan penerapan prinsip-prinsip demokratik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. dan proses pengambilan kebijakan dicerminkan dalam prinsip ini, dan setiap individu diberi kebebasan dan hak yang sama dan sejajar dengan yang lainnya, membuat demokrasi Pancasila unik dan relevan dalam konteks Indonesia.

Baca Juga :   Jaminan Hak atas Kewarganegaraan dalam Instrumen HAM Internasional dan dalam Konstitusi Indonesia