Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan bagian paling fundamental dari konstitusi Republik Indonesia. Bagian ini mencakup empat paragraf yang isinya merangkum tujuan, ideologi, cita-cita hukum, dan dasar negara Republik Indonesia. Bagian inilah yang sering kali disebut sebagai dasar dan landasan tertinggi bagi hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Konstitusi Dasar
Pembukaan UUD 1945 juga dikenal dengan istilah “Konstitusi Dasar” atau “Dasar Negara”. Istilah ini merujuk pada fungsinya yang mendasar dalam menyusun, mengatur, dan memberi pijakan bagi segala bentuk peraturan yang ada dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menjadi rujukan utama dalam setiap pengambilan kebijakan dan menjadi landasan hukum tertinggi yang tidak bisa diubah sembarangan.
Pemahaman Istilah
Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional, berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi ideologi dan cita-cita negara, sehingga sering dikatakan sebagai ‘dasar negara' atau ‘konstitusi dasar'. Prinsip-prinsip ataupun hakikat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 mencakup Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Maka dari itu, pembukaan UUD 1945 memiliki posisi yang sangat penting dan konsekuensi yuridis yang tinggi. Setiap perubahan pada teks pembukaan UUD 1945 merupakan perubahan pada karakter dasar negara dan dapat mempengaruhi seluruh sistem hukum dan politik di Indonesia.
Kesimpulan
Dengan memahami bahwa pembukaan UUD 1945 memuat aturan-aturan yang paling mendasar bagi pembentukan negara Indonesia, maka jelas bahwa pembukaan UUD 1945 dapat juga disebut sebagai “Konstitusi Dasar” atau “Dasar Negara”. Ini karena pembukaannya memiliki fungsi dan kontribusi yang sangat penting dalam keberlanjutan negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara, kita perlu memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
