Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan pemerintah suatu negara untuk jangka waktu satu tahun yang disetujui oleh lembaga legislatif. Dalam konteks Indonesia, APBN ditetapkan setiap tahun dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi negara. Proses menuju penetapan ini melibatkan beberapa pihak, mulai dari penyusunan hingga persetujuan dan pengesahan.
Penyusunan RAPBN
Rancangan Awal APBN (RAPBN) adalah tahap awal dalam proses pembuatan APBN. RAPBN disusun oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, berdasarkan usulan dari masing-masing Kementerian/lembaga. Rancangan ini mencakup estimasi pendapatan dan rencana belanja yang kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Persetujuan oleh DPR
Dalam proses selanjutnya, lembaga yang berperan dalam menyetujui RAPBN adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR membahas RAPBN dalam rapat bersama dengan Pemerintah sebelum memberikan persetujuannya.
Proses persetujuan ini dicapai melalui diskusi dan negosiasi yang intens dan detail, mempertimbangkan berbagai aspek seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, penentuan prioritas belanja, dan strategi dalam meningkatkan pendapatan negara.
Pengesahan Menjadi APBN
Setelah disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian disahkan menjadi APBN. Tahap pengesahan ini ditegaskan dengan ditandatanganinya Undang-Undang APBN oleh Presiden, setelah sebelumnya disetujui oleh DPR. Dengan demikian, APBN telah resmi menjadi peraturan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun ke depan.
Singkatnya, penciptaan APBN adalah proses yang melibatkan gugus kerja yang terdiri dari pemerintah (Kementerian Keuangan) dalam penyusunan RAPBN, DPR sebagai lembaga yang menyetujui RAPBN, dan Presiden yang melakukan pengesahan RAPBN menjadi APBN. Seluruh proses ini dimaksudkan untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan negara dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab untuk kepentingan terbaik masyarakat.
