Kesadaran akan pentingnya konsep kedaulatan rakyat dalam sebuah sistem pemerintah telah berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik dunia. Istilah “kedaulatan rakyat” sering digunakan dalam ilmu politik dan hukum untuk merujuk kepada prinsip bahwa kekuasaan politik diberikan kepada rakyat, dan kemudian didelegasikan kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum.
Prinsip kedaulatan rakyat adalah fondasi bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat demokratis. Hak-hak asasi manusia seperti hak untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemungutan suara, hak untuk hidup sejahtera dan layak, dan hak untuk berserikat dan mengaspirasikan diri, semuanya dipastikan melalui penerapan prinsip ini.
Kedaulatan rakyat menciptakan mekanisme di mana kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan dan diserahkan dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain secara damai melalui proses pemilu. Dengan begitu, prinsip ini memberikan check-and-balance terhadap pemerintah, memastikan bahwa mereka yang berkuasa tetap bertanggung jawab kepada rakyatnya.
Esensi Kedaulatan Rakyat
Kata “raja” dalam bahasa Latin berarti “raja”. Kata “kedaulatan” berasal dari kata ini dan menggambarkan sebuah kondisi di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi. Namun, dalam konteks demokrasi, raja bukanlah seorang individu atau sekelompok orang, melainkan rakyat itu sendiri.
Namun, prinsip ini tidak berarti bahwa semua keputusan harus diambil oleh semua orang melalui referendum atau proses demokrasi langsung. Melainkan, pemerintah yang dipilih rakyatlah yang bertugas membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Pada prinsipnya, ‘raja' (rakyat) memiliki hak untuk memilih ‘pengurus' (pemerintah) saat pemilu.
Pemerintahan yang Didasari Prinsip Kedaulatan Rakyat
Pemerintah yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat biasanya bersifat:
- Demokratis: Pemerintah yang mendasarkan diri pada prinsip kedaulatan rakyat tentunya bersifat demokratis. Dalam sistem demokrasi, pemerintah dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- Transparan, Responsif, dan Akuntabel: Kebijakan dan tindakan pemerintah harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pemerintah harus responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan rakyat.
- Menghormati Hak Asasi Manusia: Pemerintah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat harus menghormati hak asasi manusia dan memastikan pemenuhannya.
- Menghargai Prinsip Pembagian Kekuasaan: Pemerintah harus beroperasi berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan yaitu proses pemeriksaan dan keseimbangan (check and balance) di antara lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan penting dalam terbentuknya pemerintahan yang bersifat demokratis, akuntabel, dan melayani kepentingan rakyat. Dalam sebuah era global yang semakin kompleks dan dinamis, penting bagi kita untuk tetap menghargai dan menguatkan prinsip fundamental ini.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya, prinsip kedaulatan rakyat adalah fondasi bagi terbentuknya sebuah pemerintahan yang berkomitmen untuk melayani rakyat, menghormati hak asasi manusia, dan mempertahankan standar demokrasi. Sebuah negara yang menganut prinsip ini menunjukkan bahwa mereka menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya.
