Pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan harapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik. Ada empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) pertanggungjawaban, dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat berbagai hal yang tidak termasuk dalam prinsip tersebut. Beberapa di antaranya akan dibahas dalam artikel ini.
Partisipasi Publik
Meski penting, partisipasi publik tidak termasuk dalam empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi program pemerintah. Maka, berarti tidak secara langsung terkait dengan manajemen keuangan negara.
Pendapatan Daerah Hasil Pajak dan Retribusi
Bagian dari pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan pendapatan hasil pajak dan retribusi daerah juga tidak termasuk dalam empat prinsip dasar. Meskipun sangat penting, namun aspek ini lebih berkaitan dengan mekanisme redistribusi dan alokasi pendapatan negara, bukan langsung dengan prinsip pengelolaan keuangannya.
Fokus pada Proyek Infrastruktur
Ketiga, fokus pada pengelolaan keuangan negara untuk proyek infrastruktur juga bukan bagian dari empat prinsip dasar. Pengembangan infrastruktur tentu memerlukan penggunaan dana publik, namun bukan menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan tersebut. Ini lebih berkaitan dengan kebijakan alokasi anggaran.
Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Terakhir, pengadaan barang dan jasa publik tidak termasuk dalam empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Hal ini biasanya terkait dengan implementasi anggaran negara yang juga membutuhkan proses yang jelas dan transparan, tetapi tidak secara langsung menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara.
Sebagai penutup, penting bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan negara dan apa yang bukan termasuk di dalamnya. Dengan pengetahuan tersebut, kita dapat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan negara seharusnya dijalankan dan bagaimana kita sebagai warga negara dapat memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab.
