PIP Tidak Cair? Berikut Penyebab Siswa Tidak Menerima PIP

PIP Tidak Cair? Berikut Penyebab Siswa Tidak Menerima PIP

PIP Tidak Cair? Berikut Penyebab Siswa Tidak Menerima PIP

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Namun, tidak semua siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP selalu menerima bantuan tersebut. Ada beberapa alasan utama yang menyebabkan hal ini terjadi, dan pemahaman tentang faktor-faktor tersebut dapat membantu orang tua dan siswa untuk mengambil tindakan yang tepat.

Pentingnya Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Salah satu syarat utama untuk menjadi penerima PIP adalah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah basis data yang digunakan untuk menentukan prioritas penerima berbagai bantuan sosial, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek. Jika seorang siswa tidak lagi menerima bantuan PIP, kemungkinan besar ini berkaitan dengan status mereka dalam DTKS.


Perubahan Dinamis Data DTKS

Data yang tercatat dalam DTKS tidak statis; data ini diperbarui secara berkala setiap bulan. Perubahan data dapat disebabkan oleh usulan dari pemerintah daerah atau dari masyarakat itu sendiri. Pembaruan dan verifikasi berkala ini dilakukan oleh pemerintah dari tingkat kelurahan hingga provinsi untuk memastikan bahwa data yang ada tetap akurat dan relevan.

Alasan Utama Dikeluarkan dari DTKS

Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan seseorang dikeluarkan dari DTKS, antara lain:

  1. Peningkatan Kesejahteraan

    Jika seseorang telah terverifikasi sebagai mampu, memperoleh pekerjaan dengan penghasilan di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), atau memiliki usaha yang terdaftar di Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM, mereka akan dikeluarkan dari DTKS.

  2. Status Pegawai Negeri

    Pegawai negeri, anggota TNI/Polri, atau pendamping sosial yang sudah meninggal dunia akan otomatis dikeluarkan dari DTKS.

  3. Perubahan Status Ekonomi

    Anggota masyarakat yang mengalami peningkatan status ekonomi, seperti memiliki pekerjaan tetap dengan gaji yang layak, akan dikeluarkan dari DTKS.


“Bila sudah teridentifikasi hal-hal itu, otomatis dikeluarkan dari DTKS,” jelas Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Mardi Brilian Saleh, dalam laman Pusat Layanan Pendidikan yang dikutip pada Rabu (3/4/2024).

Proses Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan

Proses verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial di DTKS dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Berikut adalah beberapa langkah dalam proses verifikasi tersebut:

  1. Sinergi dengan Pusdatin Kemendikbud

    Untuk mengidentifikasi guru yang menerima tunjangan sertifikasi.

  2. Kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

    Untuk mengidentifikasi status Aparatur Sipil Negara (ASN).

  3. Koordinasi dengan Samsat

    Untuk mengecek kepemilikan kendaraan bermotor.

  4. Kolaborasi dengan Dinas Permukiman

    Untuk memastikan kepemilikan hunian yang layak.

  5. Bekerja sama dengan Lembaga Lainnya

    Untuk memverifikasi berbagai aspek lain yang relevan.


Cara Mengajukan Permohonan Bantuan

Bagi masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan seperti PIP atau KIP Kuliah namun belum terdata di DTKS, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

  1. Pengajuan Melalui Kelurahan

    Masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui kantor kelurahan setempat.

  2. Pengajuan Mandiri

    Masyarakat juga bisa mengajukan permohonan secara mandiri melalui laman atau aplikasi cekbansos.kemensos.go.id.

  3. Mengajukan Sanggahan

    Jika terdapat anggota masyarakat yang tercatat di DTKS namun tidak layak (misalnya memiliki mobil), masyarakat lain bisa mengajukan sanggahan melalui aplikasi yang sama.

“Selain mengusulkan, melalui aplikasi tersebut, masyarakat juga bisa mengajukan sanggahan, misalnya ada anggota masyarakat yang terdata di DTKS padahal memiliki mobil, maka anggota masyarakat lain bisa mengajukan sanggahan,” tambah Mardi Brilian Saleh.


Dengan memahami proses dan kriteria yang digunakan dalam penetapan penerima bantuan PIP, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan terdata dengan benar di DTKS. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Pos terkait