Warga Timor Timur di seluruh dunia diberi kesempatan langka untuk menentukan nasib negara asal mereka melalui jajak pendapat yang diadakan pada tahun 1999. Kegiatan demokratis penting ini terjadi selama pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie di Indonesia.
Konteks Sejarah
Sebelum pelaksanaan jajak pendapat, Timor Timur telah mengalami perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaannya. Wilayah ini dianeksasi oleh Indonesia sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976, setelah kemerdekaannya yang singkat dari penjajahan Portugis. Namun, komunitas internasional tidak pernah mengakui aneksasi ini.
Tahun 1999: Masa Pemerintahan BJ Habibie
Presiden BJ Habibie mengambil alih kepemimpinan Indonesia pada tahun 1998, setelah lengsernya Presiden Soeharto. Di tengah bencana ekonomi dan tekanan internasional, Habibie mengumumkan bahwa Indonesia bersedia mengadakan jajak pendapat di Timor Timur untuk menentukan apakah wilayah tersebut ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan status otonomi yang lebih luas, atau merdeka.
Pelaksanaan Jajak Pendapat
Pelaksanaan jajak pendapat diadakan pada 30 Agustus 1999, di bawah pengawasan PBB. Warga Timor Timur di seluruh dunia diberi hak untuk ikut serta. Hasil jajak pendapat ini membawa angin segar bagi warga Timor Timur, dengan mayoritas besar memilih kemerdekaan.
Dampak dan Akhirnya
Sayangnya, hasil ini memicu gelombang kekerasan brutal di wilayah yang dipimpin oleh milisi pro-Indonesia, yang menewaskan banyak orang dan menghancurkan infrastruktur. Setelah kondisi memburuk, PBB melakukan intervensi dan akhirnya Timor Timur meraih kemerdekaannya pada tahun 2002.
Secara keseluruhan, meskipun bertabur konflik dan perjuangan, periode ini menghasilkan suatu peristiwa yang menonjol dalam sejarah Timor Timur dan Indonesia, yaitu pelaksanaan jajak pendapat bagi warga Timor Timur di seluruh dunia selama pemerintahan BJ Habibie. Selanjutnya, momen ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan Timor Timur menuju kemerdekaannya.
