Dalam hukum, ada banyak cabang yang berfokus pada berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap cabang ini memiliki peraturan dan prinsip yang sangat spesifik, dan dirancang untuk mengatur dan mendukung interaksi manusia dalam masyarakat. Salah satu area hukum tersebut adalah peraturan yang mengatur “hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang”. Ini adalah pernyataan yang cukup luas, tetapi dalam konteks hukum, pernyataan ini merujuk khususnya pada cabang hukum yang disebut “Hukum Perdata”.
Hukum Perdata
Hukum perdata sering dikenal juga sebagai Hukum Sipil. Ini adalah bidang hukum yang berfokus pada penyelesaian perselisihan antara individu atau organisasi, di mana kompensasi dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan.
Banyak perselisihan yang dibawa ke pengadilan sipil melibatkan ganti rugi uang, atau nilai moneter lainnya, sehingga menjadikan hukum perdata sebagai hukum yang mengatur “hubungan-hukuman yang dapat dinilai dengan uang”. Contoh beberapa kasus yang biasanya berada dalam ranah hukum perdata antara lain: pertikaian kontrak, klaim ganti rugi atas kerusakan, sengketa tanah, dan sebagainya.
Prinsip Hukum Perdata
Sebagian besar hukum perdata didasarkan pada prinsip bahwa individu atau organisasi harus bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian mereka jika menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam banyak kasus, pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi keuangan atau perbaikan dari pihak yang dianggap merugikan.
Kesimpulan
Jadi, “Peraturan hukum yang mengatur hubungan-hukuman yang dapat dinilai dengan uang” merujuk kepada Hukum Perdata. Hukum ini melindungi hak-hak individu dan mengatur interaksi antarpersonal kita, serta memberikan solusi berbasis moneter bagi mereka yang telah dirugikan karena tindakan atau kelalaian orang lain.
