Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan, Bukan Kerajaan? Sriwijaya merupakan salah satu peradaban besar yang pernah ada di Asia Tenggara, terkenal dengan kejayaannya sebagai kerajaan maritim yang berpusat di Sumatra, Indonesia.
Meskipun sering disebut sebagai kerajaan, sejarawan dan ahli sejarah lebih cenderung menyebutnya sebagai “kedatuan”. Istilah ini mencerminkan struktur sosial, politik, dan budaya yang lebih kompleks dan inklusif dibandingkan dengan kerajaan pada umumnya.
Perbedaan ini tidak hanya terletak pada cara pemerintahan, tetapi juga pada bagaimana Sriwijaya menjalankan sistemnya yang federatif dan melibatkan berbagai kelompok etnis dan budaya. Artikel ini akan membahas alasan-alasan mengapa Sriwijaya lebih tepat disebut kedatuan, serta implikasi penggunaan istilah tersebut dalam konteks sejarah dan budaya.
Mengapa Sriwijaya Disebut Kedatuan, Bukan Kerajaan? Simak 4 Hal Berikut Ini
Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang paling terkenal di Asia Tenggara, terletak di Sumatra, Indonesia. Meskipun sering disebut sebagai kerajaan, istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan Sriwijaya adalah “kedatuan.” Kenapa demikian? Artikel ini akan mengulas alasan-alasan mengapa Sriwijaya lebih tepat disebut kedatuan, serta perbedaan mendasar antara kedatuan dan kerajaan.
1. Definisi Kedatuan dan Kerajaan
Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami perbedaan antara kedatuan dan kerajaan:
- Kedatuan: Merupakan sistem pemerintahan yang lebih bersifat federatif dan egaliter. Dalam kedatuan, terdapat pengakuan terhadap otonomi daerah, serta kerjasama antara berbagai kelompok etnis dan suku. Struktur pemerintahan kedatuan cenderung lebih inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Kerajaan: Memiliki struktur hierarkis yang lebih ketat, dengan raja sebagai pemimpin absolut. Dalam kerajaan, kekuasaan terpusat dan diwariskan secara turun-temurun.
2. Struktur Sosial dan Politik Sriwijaya
Sriwijaya memiliki struktur sosial dan politik yang mencerminkan karakteristik kedatuan, bukan kerajaan. Beberapa poin penting yang mendukung hal ini antara lain:
- Federasi Kota: Sriwijaya terdiri dari beberapa kota pelabuhan yang memiliki otonomi masing-masing, seperti Palembang, Jambi, dan Bangka. Kota-kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan dan memiliki kekuasaan lokal yang signifikan.
- Pengakuan terhadap Berbagai Etnis: Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai budaya dan etnis, seperti Melayu, Cina, India, dan Arab. Hal ini menciptakan masyarakat yang multikultural dan saling menghormati.
- Sistem Perdagangan yang Terbuka: Sriwijaya mengembangkan sistem perdagangan yang terbuka dan inklusif, di mana berbagai pedagang dari latar belakang yang berbeda dapat berpartisipasi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada satu individu atau kelompok, tetapi melibatkan banyak pihak.
3. Pengaruh Agama dan Budaya
Agama dan budaya memiliki peran penting dalam penamaan Sriwijaya sebagai kedatuan:
- Buddhisme dan Hindu: Sriwijaya merupakan pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Pengaruh agama ini menciptakan sistem nilai yang lebih egaliter dan toleran, yang sejalan dengan konsep kedatuan.
- Seni dan Arsitektur: Karya seni dan arsitektur yang dihasilkan selama masa Sriwijaya menunjukkan pengaruh berbagai budaya, mencerminkan keragaman dan kolaborasi antar etnis. Ini berbeda dengan kerajaan yang sering kali lebih terfokus pada identitas satu kelompok.
4. Pandangan Sejarawan dan Ahli
Banyak sejarawan dan ahli sejarah, seperti Prof. Dr. T. S. Soemantri dan Dr. R. Soekanto, berpendapat bahwa istilah kedatuan lebih tepat untuk menggambarkan Sriwijaya. Mereka menekankan bahwa kedatuan mencerminkan sifat inklusif dan kolaboratif dari masyarakat Sriwijaya, yang berbeda dari struktur kerajaan yang lebih otoriter.
Kesimpulan
Sriwijaya lebih tepat disebut sebagai kedatuan daripada kerajaan karena struktur sosial, politik, dan budaya yang dimilikinya. Kedatuan menggambarkan sifat federatif dan inklusif yang ada di Sriwijaya, sementara kerajaan biasanya lebih terpusat pada kekuasaan absolut seorang raja. Dengan demikian, penggunaan istilah “kedatuan” menggambarkan lebih baik karakter Sriwijaya sebagai sebuah entitas yang terbuka, kolaboratif, dan multikultural.
